ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat kiranya pemerintah usah menggandeng perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) di membuat kebijakan-kebijakan yang menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki merupakan mitra dan tidak salah diajak berbicara selama merumuskan kebijakan-kebijakan supaya urusan pekerja migran sebab mereka yang benar-benar kenal keadaan di lapangan, mulai dari berangkat hingga hingga di luar negeri, tutur mahfud di jakarta, jumat.
dia mengemukakan keuntungan itu dalan forum silaturahmi ketua publik dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) melalui koordinator presidium majelis nasional kahmi yang bertema mengakibatkan kebijakan pemerintah ke arah cuaca usaha yang kondusif kepada jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya memesan pjtki merupakan bagian dari proses pelayanan juga perlindungan pada kaum pekerja migran.
Informasi Lainnya:
oleh sebab tersebut, tutur dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah menjalankan usaha juga akses dan luas terhadap keterlibatan pjtki melalui lokasi meningkatkan nilai sistem supaya pekerja migran, mulai daripada perekrutan, pendidikan juga latihan, perlindungan selama pada luar negeri, hingga melalui pemulangan.
maka pjtki mesti benar-benar dijadikan mitra pada berbagai proses kebijakan, bukan dibuat objek, katanya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) itu menilai kiranya dalam ini nilai kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai penempatan juga perlindungan bagi pekerja migran masih belum maksimal makanya baru belum mampu diaplikasikan di penanganan masalah-masalah pekerja migran.
pernyataan tersebut dia beritahukan dijadikan tanggapan atas keluhan dari pihak apjati dan merasa kiranya pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki untuk mitra di mencari kebijakan, padahal pjtki adalah pihak dan paling berperan pada lapangan pada menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dengan pemerintah padahal kami yang adalah pelaksana di lapangan. seharusnya kami merupakan partner pemerintah, kata sekjen apjati idris zaini.
kami harap banyak kebijakan dan menggandeng pjtki dibuat partner pemerintah. jangan kalau ada keberhasilan juga prestasi pemerintah yang melayani, tapi kalau banyak masalah melalui pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan kiranya bagian pjtki sebenarnya kerap berhasil melaksanakan urusan-urusan kaum pekerja migran selama luar negeri, tergolong kasus hukum melalui pendekatan informal, dimana langkah itu dinilai lebih efektif dibandingkan langkah yang ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita itu lemah selama luar negeri makanya cenderung besar supaya melindungi para pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan tersebut, mahfud md berjanji terhadap apjati untuk menyampaikan aspirasi itu terhadap pemerintah supaya dilakukan pembahasan untuk menciptakan kebijakan dan bisa mendorong cuaca usaha dan kondusif kepada jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, sesudah semua masukan ini aku sampaikan kepada pemerintah, kta ingin membahas dulu supaya membeli mengetahui apakah sudah pas atau masih ada dan usah diperbaiki, ujar mahfud.