komisi x dewan perwakilan rakyat tidak terima dengan kinerja kementerian studi serta kebudayaan sesudah melihat permasalahan pada pelaksanaan ujian nasional hampir pada seluruh provinsi.
fakta berbicara lain, sehingga kami semua pada komisi x amat tidka puas dengan un yang kacau ini. padahal setiap kali melaporkan katanya persiapannya sudah matang, tapi dan terjadi hingga hari ini berbalik kan, tutur wakil ketua komisi x dpr ri syamsul bahri ketika berdialog dengan jajaran pemprov sulawesi selatan di ruang pola kantor gubernur sulsel di makassar, senin.
ia mengatakan permasalahan un di 2013 tak boleh terulang dulu dalam tahun-tahun yang akan datang.
pihaknya berharap terhadap kemendikbud supaya mampu menjelaskan permasalahan itu supaya mereka tidak mengulangnya dalam tahun yang akan datang.
Informasi Lainnya:
- Tempat Beli Jam Tangan Murah
- Yuk Beli Jam Tangan Murah di Sini
- Jasa Cuci Sofa Di Jakarta
- Mencari Jasa Cuci Sofa di Jakarta
komisi itu sudah melayangkan surat panggilan terhadap mendikbud muhammad nuh supaya memberikan penjelasan serta pertanggungjawaban pada dpr tenntang melalui pelaksanaan un 2013.
kita ingin minta klarifikasi jumat (26/4) malam nanti. apa masalahnya, termasuk sentralisasi percetakan makanya un amburadul begini, bagaimana yang terjadi juga bagaimana rencana mereka pada un 2014, papar syamsul yang disertai beberapa anggota dpr ri selama antaranya vena melinda, ulfah hermanto, juga ahmad zainuddin.
ia mengatakan sampai ketika ini masih ada bagian dan memperdebatkan soal teknis un. perdebatan itu mulai dari pencetakan naskah ujian dan tersentralistik hingga materi teknis lainnya.
dpr, ujarnya, setuju melalui un yang dijadikan sebagai perhatian pemerataan pendidikan.
akan sementara, tenntang melalui hasil un yang ingin dibuat dibuat tiket untuk masuk ke perguruan tinggi, dia menyampaikan perlunya kemendikbud mempunyai patokan dan lain, tidak melihat hasil un.
hasil un tersebut tak mencerminkan nilai siswa dan sesungguhnya dan ini yang merupakan tantangan kita bersama. harus banyak patokan lain disamping daripada hasil un itu, katanya.
ketua dewan studi sulsel professor halide dan hadir pada dialog itu menyatakan berang melalui amburadulnya pelaksanaan un dan hampir terjadi dalam berbagai provinsi.
ia mengatakan pesan dengan komisi x dpr tersebut supaya disampaikan terhadap kemendikbud tenntang kekecewaan terhadap pelaksanaan un.
ia menyatakan sejak awal tak pernah setuju apabila pencetakan un mesti dipusatkan dalam jakarta.
alasan penolakan itu, katnaya, sebab letak geografis, khususnya di indonesia bagian timur yang cukup besar untuk distribusi soal ujian.
ia menjelaskan un yang dilaksanakan serentak melalui mencetak naskah un yang tersentralisasi selama jakarta, mau berpengaruh di distribusi.
dari januari 2012 saya suda berbagi ke kemendikbud terkait risiko sentralisasi percetakan, saya bilang tinjau ulang, tapi sebab tak didengar dengan begini beginilah hasilnya, katanya.
ia menunjukan kondisi geografis di indonesia bagian timur, antara lain berupa kepulauan, pegunungan, melalui infrastruktur jalan yang baru kurang baik sehingga distribusi soal ujian membutuhkan masa dan berlarut.
dia mengatakan yang dituntut agar badan standar nasional pendidikan (bsnp) juga badan penelitian dan pengembangan (litbang) kementerian studi dan kebudayaan bertanggungjawab atas permasalahan itu.
ia menyatakan persoalan tersebut bukan semata-mata kesalahan kemendikbud.
bsnp dan litbang kemendikbud, selain pak menteri yang paling bertanggungjawab. ini dikerjakan bersama-sama juga disepakati bersama, oleh karenanya semua mesti bertanggungjawab, ujarnya.
halide serta mempertanyakan alasan kemendikbud yang tak menggarap kontrak dengan percetakan tenntang jadwal un.
seharusnya, katanya, kemendikbud menyerahkan kontrak dan gamblang, termasuk kapan soal dicetak dan waktu didistribusikan ke daerah.
selain tersebut, halide mengemukakan kiranya pengawas sekolah bukan hanya dilaksanakan oleh guru, mau akan tetapi petugas bagian tata usaha juga terpaksa berkurang tangan.
oleh sebab itu, dia berharap terhadap komisi x dpr untuk bisa menyatakan hal itu kepada mendikbud supaya kementerian tersebut menerima saran-sarannya agar bahan evaluasi agar tidak terjadi kekacauan un, semisal ketika ini.