rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis premium bersubsidi, dinilai ingin mengakibatkan turunnya kesejahteraan buruh.
ketua konfederasi serikat pekerja semua indonesia (kspsi) daerah istimewa yogyakarta kirnadi selama yogyakarta, selasa, menungkapkan, dengan naiknya harga bahan bakar minyak (bbm) jenis premium, menyebabkan daya menggunakan buruh kepada bahan pemakaian pokok cenderung turun.
menurut dia, manakala pemerintah menaikkan harga serta membatasi pasokan bbm bersubsidi, dengan demikian rentan terjadi inflasi, dan selama akhirnya mendorong harga produk-produk naik.
sehingga, papar dia, daya beli buruh umumnya dapat menurun sampai 30 persen, karena di saat harga naik, upah buruh tetap.
Informasi Lainnya:
yang tadinya mampu mencari daging, nanti tak mampu dulu, sebab kemungkinan berpotensi terjadi inflasi, oleh karenanya harga barang-barang naik, ujarnya.
sementara itu, berdasarkan dia, beberapa langkah dan mau diupayakan pemerintah untuk mengimbangi kenaikan harga bbm dengan beberapa kompensasi, dan tak menyerahkan dampak kepada para buruh.
langkah antisipasi dan direncanakan semisal memberikan kompensasi berupa penambahan jatah beras miring, dana situs keluarga harapan (pkh), juga beasiswa bagi pelajar miskin tidak mencakup kebutuhan buruh, karena buruh tidak masuk kategori miskin, ujarnya.
sebelumnya, menteri energi juga sumber daya mineral (esdm) jero wacik usai rapat perihal kebijakan bbm bersama seluruh gubernur selama jakarta, selasa (16/4) lalu, mengatakan, dengan kenaikan harga bbm untuk mobil pribadi yang sudah akan diterapkan mulai mei 2013, maka penghematan subsidi bbm dan diperoleh bisa rp21 triliun.
ia dan menungkapkan hampir seluruh gubernur telah menyetujui rencana opsi yang akan diambil pemerintah tersebut.
tadi mengerucut menjadi rp6.500 per liter supaya mobil plat hitam. malahan, banyak pilihan gubernur dan minta segera ke harga keekonomian. artinya, opsi kenaikan tersebut sudah setuju, ujarnya.
menurut jero, prinsip kebijakan harga bbm yang mau diambil adalah mengalihkan 77 persen subsidi bbm dan ketika ini salah sasaran.
pemerintah, papar dia, mau mempersiapkan kebijakan secara cermat agar pelaksanaan pada lapangan berjalan lancar.